BRIEFING ON THE 2025 WORLD DRUG REPORT: BNN-UNODC PERKUAT KOMITMEN REGIONAL HADAPI ANCAMAN NARKOBA SINTETIK
Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar Briefing on the 2025 World Drug Report, di Ruang Moh. Hatta, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (7/7). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memaparkan temuan terbaru dalam laporan tahunan UNODC dan membahas dinamika peredaran narkotika, khususnya narkotika sintetik, di kawasan Asia Timur dan Tenggara.
Kegiatan ini dihadiri oleh UN Resident Coordinator, Ms. Gita Sabharwal; UNODC Head of Office and Liaison to ASEAN, Mr. Erik van der Veen; perwakilan kementerian/lembaga; kedutaan besar; organisasi internasional; serta mitra pembangunan. Sementara itu, narasumber utama dalam sesi diskusi meliputi UNODC Team Leader, Reiner Pungs, serta Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Agus Irianto.
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menegaskan bahwa briefing ini mencerminkan komitmen kolektif untuk menghadapi tantangan serius dari peredaran narkoba sintetik yang semakin kompleks. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 24% dalam penyitaan methamphetamine (sabu) di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Hal ini merupakan alarm serius yang patut diwaspadai oleh seluruh negara di kawasan.
Indonesia, menurut Marthinus, berada dalam posisi rentan karena letak geografis yang strategis dan luasnya wilayah perairan. Selama tahun 2024, BNN berhasil mengungkap 27 jaringan narkoba, dan pada Mei 2025 berhasil menyita hingga 2 ton methamphetamine di Kepulauan Riau. Meskipun demikan, Kepala BNN RI menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui program pencegahan, seperti Desa Bersinar, pelibatan generasi muda, pelatihan keterampilan di wilayah rawan, serta penguatan program rehabilitasi berbasis masyarakat.
“Jaringan narkoba lintas negara terus berevolusi. Maka respons Kita pun harus lebih cerdas dan bersatu. Briefing hari ini menjadi wadah penting untuk berbagi informasi dan memperkuat kolaborasi lintas negara,” tegas Kepala BNN RI.
UN Resident Coordinator, Ms. Gita Sabharwal, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memerangi narkotika. Ia menyoroti bahwa narkotika merupakan akar dari berbagai persoalan sosial dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sepihak.
Data UNODC menunjukkan hampir 300 juta orang di dunia menggunakan narkoba, angka ini meningkat 20% dalam satu dekade terakhir. Di balik data tersebut, terdapat komunitas yang terdampak, generasi muda yang terancam, serta sistem layanan kesehatan yang terbebani.
Gita juga menggarisbawahi bahwa produsen narkotika kini semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan cangkang, serta celah di wilayah perbatasan. Kejahatan narkotika kini saling terhubung dengan tindak pencucian uang, kejahatan siber, dan ancaman terhadap ketahanan sosial.
“Penegakan hukum saja tidak cukup. Kita memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pencegahan, pengobatan, pengurangan dampak buruk, reintegrasi sosial dan ekonomi dengan kesehatan publik, serta hak asasi manusia sebagai fondasinya,” ujarnya.
Menutup rangkaian kegiatan, UNODC Head of Office and Liaison to ASEAN, Mr. Erik van der Veen, menyampaikan apresiasi atas diskusi yang berlangsung dan menegaskan pentingnya kerja sama internasional berbasis data dan kebijakan yang efektif. Menurutnya, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini berada di garis depan dalam perang melawan narkotika sintetik, di tengah semakin pesatnya kemajuan teknologi yang juga dimanfaatkan oleh kelompok kriminal.
Ia juga menyoroti tren baru dalam penyalahgunaan narkotika, seperti penggunaan vape yang dicampur dengan zat narkotika. Fenomena ini tidak hanya sulit terdeteksi, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, Erik menekankan pentingnya pelacakan aliran dana kejahatan sebagai salah satu strategi paling efektif untuk memutus mata rantai jaringan narkotika.
“UNODC bangga dapat menjadi mitra dalam kerja sama internasional, dan akan terus mendukung Indonesia serta negara anggota lainnya dalam membangun kebijakan pengendalian narkotika yang komprehensif dan seimbang, baik di tingkat nasional maupun global,” tutupnya.
